Category Archives: Berita Terkini

Buletin Nagari

Otonomi Daerah dan Kebangkitan Nagari

* Ciri yang Melekat dalam Pemerintahan Nagari
Oleh Irman

Demokrasi telah tumbuh sejak lama di ranah Minang, sebagaimana dalam sistem adat dan sistem pemerintahan Nagari yang demokratis dengan prinsip Tungku Tigo Sajarangan.

Di sini terbukti memberikan konfirmasi bahwa demokrasi sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumbar. Dengan demikian sebetulnya perpaduan dalam unsur-unsur penting peraturan adat dan peraturan negara (peraturan perundang-undangan pemerintah) serta norma agama yang berjalan, sudah seharusnya dapat berjalan secara selaras, kompatibel atau dalam pepatah Minang disebut sebagai Tigo Tali Sapilin.

Kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, bukan berarti kembali menyelenggarakan Pemerintahan Nagari seperti tempo doeloe, tetapi jiwanya menganut sistem pola penyelenggaraan demokratis yang diterima secara turun temurun oleh masyarakat Sumbar. Pola dimaksud selaras dengan sosial dan budaya masyarakat yang ditata denga manajemen strategi kekinian, sehingga dengan kembali ke sistem Pemerintahan Nagari dapat membawa efek penemu kenalan kembali (recreating) dari pencerahan masyarakat tentang pentingnya pembangunan dari dan oleh masyarakat Nagari secara demokratis. Konkretnya masyarakat perlu dilibatkan sebagai perancang pembangunan (planner) dan pelaksana pembangunan (implementator).

Pada saat ini, jumlah pemerintahan Nagari di Sumbar meliputi 583 nagari. Apa yang penting sebagai ciri yang melekat dalam pemerintahan nagari tersebut ingin saya angkat, yaitu: Pertama, ciri identitas.

Nagari telah menjadi simbol dan perwujudan berbagai tatanan serta sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya orang Minangkabau. Terbentuknya sebuah Nagari harus mengacu pada UU Pembentukan Nagari, bukan undang-undang dalam pengertian Ilmu Tata Negara. Tujuan yang ingin dicapai dengan UU Pembentukan Nagari adalah supaya ada kesamaan persepsi tentang Nagari di ketiga Luhak Minangkabau. Syarat berdirinya suatu Nagari meliputi: Nagari ba-ampek suku, Dalam suku babuah paruik, Kampuang nan ba Tuo, Rumah nan Batungganai.

Dengan persyaratan yang demikian, akhirnya Nagari merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dilengkapi dengan berbagai institusi berikut dengan berbagai tugas dan fungsinya masing-masing.

Kedua, ciri tanah sebagai simbol kekuasaan. Sebagai sebuah kawasan, Nagari erat kaitannya Tanah. Oleh karena itu eksistensi dan prestise sosial anak Nagari sangat erat kaitannya dengan tanah. Tanah adalah simbol dari eksistensi sosial dan keanggotaannya dalam komunitas Nagari. Memiliki tanah berarti menjadi anggota komunitas Nagari. Di Minangkabau. orang yang tidak memiliki tanah dapat dikategorikan sebagai orang yang bukan asli di Nagari yang bersangkutan.

Masyarakat Minangkabau adalah sebagai masyarakat komunal dan bukan bersifat individual, maka menurut hukum adat, tanah ulayat adalah kepunyaan bersama bukan kepunyaan pribadi yang disebut dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Hak Ulayat, adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur masing-masing bersifat perdata, berupa kepunyaan bersama para Anak Nagari yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek-moyang mereka dan merupakan karunia Allah SWT sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat hukum adat.

Sebagai sarana pendukung utama kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tanah ulayat bersama tersebut perlu dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya, maka kewenangan pelaksanaannya sehari-hari dilimpahkan dan ditugaskan kepada ketua adat dan para tetua adatnya.

Pelimpahan ini dalam hak ulayat berwujud seperangkat tugas dan kewenangan tertentu, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga, yang disebut “orang luar”. Inilah yang merupakan unsur kedua hak ulayat yang terletak di bidang hukum publik.

Jenis jenis tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Sumbar dikenal dengan sebutan ulayat kaum, ulayat suku, dan ulayat Nagari. Tanah ulayat sebagai kepunyaan bersama adalah harta tanah yang diwarisi secara turun-temurun dari Ninik Moyang dalam keadaan utuh dan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Karena dimiliki secara bersama, maka tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan, tanah itupun tidak bisa diberikan secara cuma-cuma.

Tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain karena tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi juga hak generasi yang akan datang, yaitu generasi yang belum lahir, perbuatan menjual, menggadaikan atau perbuatan hukum lainnya yang maksudnya adalah untuk memindahtangankan tanah ulayat kepada pihak lain berarti menghabiskan hak generasi yang akan datang. Dalam perspektif adat Minangkabau, tanah ulayat, termasuk pusako tinggi yang tidak dapat diperjual-belikan berlaku ungkapan “dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan patuik”. Kecuali untuk hal-hal: Rumah gadang katirisan/Gadih gadang indak balaki/Mayiek tabujua di tangah rumah/Adaik jo pusako indak tagak.

Ketiga, ciri budaya. Pemahaman harta kekayaan Nagari bagi masyarakat Minangkabau (Sumbar) mempunyai pengertian yang luas, karena kekayaan Nagari tidak saja berarti kekayaan berupa fisik tetapi juga non fisik, seperti permainan anak Nagari, kesenian anak Nagari bahkan perantau pun merupakan sumber kekayaan bagi Nagari yang bersangkutan. Harta kekayaan Nagari secara makro lebih disikapi sebagai harta yang dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan keuangan Nagari dan kesejahteraan anak Nagari. Pengertian yang terkandung dalam hal ini adalah: pertama harta kekayaan Nagari dimaksud merupakan harta yang fungsi dan pemanfaatannya diarahkan oleh Pemerintahan Nagari; kedua, harta kekayaan Nagari yang dikuasai dan dimanfaatkan secara kolektif oleh fungsional adat. Bila lebih dicermati tentang harta kekayaan Nagari ini lebih didominasi pada harta kekayaan kolektif kaum atau suku, sedangkan bagian yang dikuasai oleh Nagari adalah bagian-bagian untuk kepentingan umum yang diterima secara turun temurun, hibah ataupun dalam bentuk lainnya yang dikelola dan dimanfaatkan oleh anak Nagari.

Apa yang penting dari ciri-ciri yang diangkat itu, yakni sebagai potensi ketika Pemerintahan Nagari dhadapkan pada berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat. Ciri-ciri dimaksud menjadi sangat penting sebagai acuan berupa potensi untuk pengembangan, tetapi juga sekaligus merupakan rambu-rambu yang dapat menuntun pada pemecahan masalah. Pada konteks kertas kerja ini persoalan yang akan kita coba bahas ialah menyangkut peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemerintahan Nagari.***

Sumber : Padang Ekspres

Ninik Mamak Intelektual

Oleh Marthias D Pandoe, Wartawan Senior .

KALAU ada gelar penghulu yang sudah lamo talatak, pusako lamo nan talipek, mati batungkek budi atau pun iduik bakarilahan, maka apabila kondisi dan situasi sudah mengizinkan, diangkat penggantinya. Calon dipilih secara demokratis oleh seluruh anak buah yang akil-baligh lelaki-perempuan di bawah payung panji beliau.

Talipek, karena payung panjinya sudah lama wafat. namun belum ada tampak pengganti yang patut, atau belum punya biaya untuk alek malewakan dimuka masyarakat luas, di medan nan balindung atau di medan nan bapaneh.

Iduik bakarilahan, artinya penjabat lama masih hidup, tetapi sudah uzur fisik dan pikirannya. Tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai pengulu, tidak bisa ikut rapat-rapat di balairung, untuk menyumbangkan pikiran memecahkan berbagai masalah adat yang timbul dalam negari. Dan tidak dapat pula hadir dalam sidang-sidang rutin Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Akhir-akhir ini atau sudah sejak lama terjadi kecenderungan di negeri kita, penghulu-ninikmamak yang diangkat berasal dari orang-orang ternama, lebih-lebih yang memegang posisi di berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi atau pengusaha sukses, kendati nyaris tidak sering berada di tengah-tengah anak kemenakan. Malah ada yang diangkat mereka yang sudah pensiun berusia sekitar 60 tahun yang berarti tidak melakukan peremajaan di kalangan pemangku adat.

Maaf, akibat lama merantau maka diantara calon-calon tersebut banyak yang tak mengetahui siapa siapa saja kemenakan yang akan dipayunginya baik yang menghuni kampung maupun yang berpencar di rantau .Tidak tahu pula dia siapa rang sumando dan kerabat lainnya. Maaf lagi, sebagian calon penghulu, tidak mendalami seluk beluk adat Minangkabau. Paling-paling cuma mengetahui kulit luar saja.

Menurut prosedur normal calon untuk jadi pemimpin kaum itu dirundingkan masak-masak, dicaliak suok-kida siapa yang patut dan mungkin. Ada yang mungkin, tapi tidak patut, atau ada yang patut, tapi tidak mungkin. Meski begitu, ada saja yang berambisi merebut kedudukan terhormat ini tapi sebaliknya ada pula yang menolak dan takut karena beban tanggung jawab-nya cukup besar.dunia akhirat.

Pribadi calon harus mencerminkan nilai-nilai moral, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Punya sikap sopan-santun dan bertutur halus. Karena adat basandi Kitabullah (agama), beliau wajib mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, mana yang ma’ruf dan mana yang mungkar. Sjara’ mangato, adat mamakai. Aturan atau ajaran agama dibawa ke dalam adat. Beliau tidak jadi pemimpin anak buah di bawah payungnya saja, tapi juga secara otomatis berperan sebagai pemimpin masyarakat.

Beliau duduak samo randah tagak samo tinggi bersama rekan-rekan sesama penghulu. Beliau ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Artinya tidak jauh dari anak kemenakan yang beliau pimpin. Hanya selangkah saja di depan atau seranting saja di atas. Beliau dihormati, datang bajapuik, pulang baantakan.

Beliau tinggi tampak jauh, gadang jolong basuo. Dianjuang tinggi, diambak gadang. Kayu gadang di tangah padang. daunnyo untuak balinduang, batang tampaik basanda, urek tampaik baselo. Tampaik mangadu sasak-sampik, biang nan ka manabuak, gantiang nan kamamutuih. Memelihara anak kemenakan, kok malam badanga-dangakan, siang baliek-like, kusuik nan kamanyalasaikan, karuah nan kapajaniah. Seandainya ada anak-kemenakan dilamar orang, beliau tempat baiyo-batido. Jika ada yang akan menggadaikan harta untuk sesuatu keperluan yang sangat mendesak, diminta persetujuan beliau.

Apakah beliau yang dipilih dari kalangan intelektual yang selama ini merantau dan jauh dari lingkungan ranah bundo, memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang penghulu? Anak-kemenakan justru membanggakan dan malagakkan penghulunya seorang cendikiawan bergelar akademik profesor, doktor dan sarjana lainnya jebolan perguruan tinggi. Tapi ini agaknya kebanggaan semu atau kebanggaan sesaat !

Celakanya beliau berada di tengah-tengah anak-kemenakan yang dikumpulkan hanya sebentar saja. sehari usai alek malewakan gelar datuknya yang membantai seekor kerbau.. Namun tidak menginvetarisir satu-persatu anak kemenakan. Tidak menanyakan siapa ibu-bapaknya, dimana sekolahnya, berapa usianya.Apakah sepupunya atau pun kemenakan jauh atau dekat. Banyak pula di rantau yang sudah kehilangan jatidiri dan tidak tahu sasok jaraminyo. Walau benar-benar kerabat dekat tapi satu sama lain merasa asing karena baru pertama kali duduak basamo. Tidak mengetahui pula rang sumando yang mengawini kemenakannya.

Akibat lama merantau beliau tidak mengetahui lagi harato pusako tinggi, untuk diwariskan turun-temurun, tidak tahu dima pandam pakuburan kaumnyo, dima tunggua panabangannyo, dima sawah nan bapimatang, dima ladang nan bibintalak. Kesempatan pertemuan itu cuma ajang perpisahan karena pengulu baru ini tagageh baliak ke rantau, mancari paruik nan indak barisi, pungguang nan indak basaok. Untung beliau masih mempunyai etiket pamit: Pulang tampak muko, pai tampak pungguang.

Hanya satu kali menginjak balairung adat waktu gelarnya dilewakan di medan nan balinduang. Ketika disambah dalam pidato adat, beliau ngangak-ngangak-i. Tak bisa membalas sambah.yang dititahkan kepadanya, apakah disini asal kata ninik-mamak menjadi ninik-ngangak ?

Dia kembali ke rantau, diiringi layuanyo gaba-gaba daun karambie. dan turunnya marawa.tiga warna, hitam lambang ninikmamak, merah lambang ulama, dan kuning lambang cadiakpandai. Tigo tungku sajarangan dalam unsur kepemimpinan tradisional Minangkabau. Tenda pamedanan untuk baralek pun sudah dibuka, dandang dan pecah-belah yang dipinjam telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Di tungku api pun sudah padam dan puntung telah hanyut. Singkek permintaan, akhirnya beliau mangkat di rantau. Tanah rantau meminta jasadnya. Juaro indak ka pulang lai. Pitih lah kisai membiayai perhelatan. Pitih abih, tapi ndak mambao..

Bisakah ditarik pengalaman ini untuk mengangkat pengulu baru?.(*)

Sumber: Padang Ekspres

Eksistensi Ulama dan Pengulu

Oleh Duski Samad, Dosen Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Setelah mengikuti Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Pemprov Sumbar, di Inna Muara, 29-30 November 2006 lalu, ada sesuatu yang masih menggelitik untuk disampaikan.

Helat budaya yang cukup bergengsi dan diikuti oleh berbagai elemen penting anak nagari, tidak saja menampilkan sosok ragam budaya alam minangkabau, akan tetapi juga memberikan ruang kepada budayawan, pakar, pemerhati, praktisi dan tokoh-tokoh adat, ulama dan anak nagari untuk untuk menuangkan gagasan, pikiran, kritikan, apresiasi yang keselurahannya tentu dimaksudkan untuk memberikan penguatan pada agama, adat dan budaya Minangkabau.

Kesan bahwa ulama, ninik mamak, adat dan agama seolah-olah terpinggirkan dalam sistim hidup bermasyarakat dan bernegara akhir-akhir ini terasa kuat di alam pikiran peserta kongres. Pada diskusi panel kelompok C yang membahas tentang agama dan budaya dalam amatan berbagai kelompok masyarakat, terlihat sekali ada beban berat yang dipikul oleh sebahagian penghulu dan alim ulama, khususnya ketika pemakalah berbicara bahwa kini penghulu dan ulama terpinggirkan.

Diskusi yang dipandu oleh budayawan Darman Moenir yang cukup cerdas mengunggah peserta berfikir kritis, menampilkan dua pemakalah satu dari rantau pesisir Ulakan Pariaman dan satu lagi dari luhak nan bungsu 50 Kota. Kedua pemakalah yang memang praktisi adat dan menyandang gelar adat itu dengan suara meyakinkan mengatakan bahwa kini, memang penghulu dan ulama sebagai unsur penting dalam adat terpinggirkan dalam sistim hidup bernegara dan bermasyarakat. Salah seorang pemakalah dengan ringan menumpahkan ketidakpuasaannya dengan membuat beberapa ilustrasi yang mencerminkan begitu terpinggirkannya peran ninik mamak dan alim ulama. Ada hal yang sangat sulit dipahami lagi, sang ninik mamak kita itu berbicara bahwa penjajah saja dulu memberikan penghargaan yang memadai pada ninik mamak dan alim ulama, contohnya, ninik mamak dan alim ulama tidak dipungut bayaran bila naik kereta api, atau ketika ada acara adat pemerintah Belanda membantunya.

Bahasan tentang terpinggirkannya ninik mamak dan alim ulama yang diangkat dalam sesi pagi itu ternyata mendatangkan apresiasi yang berbeda. Unsur kaum tua—generasi berumur lebih lanjut (tua)—yang umumnya pemuka adat (penghulu), alim ulama, dan budayawan senior tampaknya sepakat dengan pemakalah. Melalui ragam petatih-petitih dan bahasa adat dapat ditarik benang merah pemikiran mereka bahwa ninik mamak, alim ulama dan unsur adat betul-betul terpinggirkan. Dipihak generasi muda yang direpresentasikan oleh beberapa penanya mempertanyakan bentuk, model dan pola pewarisan adat yang seperti apa yang telah, sedang dan akan diberikan oleh ninik mamak, alim ulama dan tokoh adat kepada kami generasi Minangkabau masa datang?

Penanya kelompok ketiga adalah generasi tengah—tuo alun, mudo talampaui—yang umumnya generasi Minang terdidik dengan profesi mapan. Kesan yang ditangkap dari komentar dan pertanyaannya, mereka semua masih memiliki rasa optimisme bersamaan dengan pikiran kritis mereka mengajukan beberapa argumen yang kiranya patut dianalisis.

Penanya mencermati jalan sejarah Minangkabau, dapat dikatakan sejak awalnya adat dan budaya Minangkabau memang hidup dalam dialektika budaya kompetitif dan generasi masa lalu dapat memenangkan pertandingan itu. Sejarah mencatat sejak awal, alam Minangkabau yang seratus persen dapat membumikan sistim adat dan agama seperti yang ada dalam falsafah itu mungkin hanya utopia (mimpi). Yang pasti, sejak penjajah; zaman merdeka, orde lama, orde baru dan kini orde reformasi ninik mamak dan alien ulaina adalah diposisikan sebagai tokoh informal. Artinya sistim dan struktur negara belum pernah masuk secara utuh kedalam sistim adat. Kalaupun ada Ninik Mamak yang jadi Regent, Gubernur, Bupati, Camat dan Wali Nagari akan tetapi dalam peiaksanaan tugasnya tetap saja ia berpedoman kepada sistim dan undang-undang yang ditetapkan Negara RI. Ini dapat dijadikan indikasi bahwa sejak lama di ranah bundo ini tetap berjalan dua kekuasaan secara parallel, Negara sebagai pemegang kekuasaan formal, penghulu dan ulama sebagai pemegang kekuasaan kultural.

Berfikir paralel (structural dan cultural) tentunya akan membuat dua pemegang kedaulatan (power) ini bisa lebih arif dalam memposisikan peran dan fungsinya. Penghulu, Ulama dan Tokoh Formal—pejabat perintah—sebenarnya adalah individu-individu yang sama-sama anak nagari, yang sama-sama cinta pada budaya dan nenek moyangnya, namun kedudukan dan fungsi menjadikan mereka berbeda dalam bersikap. Keberbedaan dan ketidaksesuaian dalam kebijakan dan prilaku politik yang seyogyanya dapat diminimalisir ketika mereka memerankan diri dengan jujur, ikhlas dan bertanggung jawab.

Kembali kepada diskursus ulama dan ninik mamak dipinggirkan atau meminggirkan diri. Kaum muda terdidik Minangkabau hampir sama nadanya. Kompetisi yang semangkin sengit dan sempit ini pasti memerlukan energi lebih. Mental orang menang, prilaku kemandirian tidak merasa tamu di rumah sendiri, jujur, ikhlas dan bermartabat adalah sifat-sifat yang harus dipunyai ninik mamak dan alim ulama modern jika ingin survive diera global ini. Menjauhi berfikir aji mumpu, bermental calo -lebih parah lagi calo politik, mengedepankan tangan di bawah adalah virus mematikan dan meminggirkan peran seorang tokoh.

Akhirnya, diskusi ini ditutup oleh moderator tanpa niat menyimpulkan, karena setiap orang membawa kesimpulan yang berbeda. Sangat meyakinkan ungkapan seorang peserta dari Agam, ninik mamak dan alim ulama tidak akan pernah terpinggirkan ketika ia hadir dengan jati dirinya dan berperan sesuai dengan semangat zaman. ***

Sumber: Padang Ekspres

Keindahan Songket Tua Minangkabau

Saat ini, ketika orang di Jakarta berbicara mengenai songket, umumnya yang akan muncul adalah songket dari Palembang. Mungkin karena Palembang memiliki artisan dan pedagang songket yang giat mempromosikan songket daerah itu di Ibu Kota.

Karena itu, pameran Revitalisasi Songket Minangkabau di Galeri Cemara 6 di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta, yang berlangsung sampai Kamis (23/11) membangkitkan rasa ingin tahu tentang perkembangan songket dari sana. Apa lagi pameran mengangkat tema revitalisasi, artinya ada sesuatu yang dibangkitkan kembali. Sayangnya, Ny Mufidah Jusuf Kalla batal membuka pameran pada Kamis (16/11) malam.

Keingintahuan itu terjawab ketika menyaksikan puluhan songket tua berusia 100-an tahun berdampingan dengan songket lama yang direproduksi.

Inilah hasil kerja tim Studio Erika Rianti yang terdiri dari Bernhard Bart, arsitek asal Swiss, yang menaruh minat pada kain tradisi; Erika Dubler, istri Bart; Nina Rianti, seniman Minang dan suaminya, Alda Wimar; dan Nanda Wirawan, pemimpin studio ini.

Mereka memulai dengan mendokumentasi motif kuno yang masih tersisa di Minangkabau dan di berbagai museum, antara lain di Museum der Kulturen Basel dan Historisches Museum Bern di Swiss selain Museum Adityawarman di Padang, serta di toko barang antik.

Ketika jumlah koleksi foto kain songket kuno mencapai ribuan, Nina memunculkan gagasan menenun ulang songket tersebut. Masalahnya, seperti yang tampak di ruang pamer Cemara 6, motif kuno itu indah, sangat rumit, halus, bersih, dan rapi bahkan pada bagian belakang kain. Kain-kain berbenang sutra dan emas itu tampak anggun dengan tepian dihias rajut tangan atau meriah oleh rumbai.

Revitalisasi

Upaya merevitalisasi songket itu berangkat dari kenyataan, kini hampir tidak ada lagi songket Minangkabau yang kualitasnya menyamai songket pada masa lebih dari 100-an tahun lalu. Kebutuhan melayani pasar menyebabkan perajin membuat motif sederhana.

Pembuatan songket dengan motif halus dan rumit tidak lagi dikerjakan karena waktu pembuatannya lama, sulit, dan terbatas acuan pada teknik pembuatan motif lama.

Menenun sehelai selendang, menurut Reno (17), penenun yang didatangkan ke Cemara 6 bersama alat tenunnya, butuh waktu tiga bulan, sementara kain panjang bisa enam bulan.

Padahal, songket untuk masyarakat Minang bukan sekadar barang pakai. Seperti umumnya pada masyarakat Asia, kain menceritakan filosofi hidup. Motif pucuak rabuang (pucuk rebung), menyiratkan waktu muda sudah berguna apalagi ketika dewasa; motif kaluak paku (lekuk pucuk pakis) menggambarkan sebelum mengoreksi kesalahan orang harus melihat ke dalam diri sendiri; atau motif itiak pulang patang (itik pulang petang) yang distilisasi, menggambarkan kehidupan perantau Minang yang merantau karena kesulitan hidup di kampung halaman, tetapi akan mudik bersama seraya membawa pulang peruntungan di perantauan.

Cermin

Berbeda dari anggapan kebanyakan orang awam saat ini bahwa gudangnya tenun Minang adalah Pandai Sikek, kain-kain tua itu memperlihatkan Nagari Kotogadang di Agam adalah penghasil utama songket indah dan cerdas pada masa lalu. Daerah lain penghasil songket berkualitas, antara lain Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang (Tanah Datar), Padangmagek, dan Muarolabuah.

”Sekarang tidak ada lagi yang menenun di Kotogadang. Mungkin karena kota itu dua kali terbakar. Terakhir tahun 1880,” ujar Alda Wimar dan Nina Rianti. ”Alat tenun habis, penenun tidak punya modal lagi.”

Dapat dikatakan, perkembangan songket Minang adalah cermin perubahan masyarakat yang semakin terbuka pada pasar. Keluhan semacam ini bukan hanya pada songket Minang.

Batik juga mengalami kesulitan dalam regenerasi yang dapat membatik sehalus pembatik pada awal abad lalu. Upah yang tidak setara dengan curahan tenaga kerja menyebabkan regenerasi itu berjalan seret. Padahal, batik dianggap ikon seni budaya Indonesia.

Dan kini, ada upaya revitalisasi kejayaan songket Minang yang dilakukan sepenuhnya oleh anggota masyarakat. Ada baiknya masyarakat Minang dan Indonesia mencontoh upaya ini. (Ninuk Mardiana Pambudy)

Sumber: Kompas

Halal Bihalal Kotogadang 1428 H

Halal Bihalal Warga dan Pencinta Kotogadang 1428 H

Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 21 Oktober 2007
Waktu : 10:00 – 14:00
Tempat : Auditorium Gedung Departemen Pekerjaan Umum
Jl. Patimura No. 20, Jakarta Selatan

Busana khas Kotogadang

* Urang Gaek : baju kurung-kain jawo-selendang
* Pasangan mudo : baju kurung-selendang suji, sarawa jawo-baju cino-sarung bugis merah
* Anak bujang : baju cino-sarawa jawo-sarung batik
* Anak gadih : baju kurung-kain panjang-selendang.

BADAN USAHA MILIK NAGARI UNIT PENGELOLA RUMAH TINGGAL

LATAR BELAKANG.

Kotogadang merupakan suatu Nagari kecil yang terletak dikaki Gunung Singgalang, yang pada zaman dahulu nagari ini dikenal sebagai gudang kaum intelektual dan cendekiawan yang cukup diperhitungkan dan mempunyai nama besar bukan hanya di dalam negeri bahkan sampai tingkat internasional. Nagari ini banyak menghasilkan tamatan perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah. Luas daerah 840 hektar, dengan ketinggian sekitar 1000 meter dari permukaan laut.
Jika kita lihat lebih dalam keadaan nagari ini, maka kita akan menjumpai suatu daerah yang mempunyai tata letak dan tata bengunan yang teratur rapi dan tersusun secara simetris dan tidak berantakan. Kondisi jalan-jalan dalam kampung yang teratur. Juga didalamnya kita lihat kelompok-kelompok kekeluargaan yang teratur tidak terpencar-pencar.

Namun saat ini jika kita perhatikan lebih dalam akan kita jumpai hal-hal yang sangat menyedihkan, dimana kita akan melihat sejumlah bangunan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Bahkan ada rumah yang dibangun permanent dengan biaya yang tidak sedikit namun ditinggalkan, kadang-kadang ada yang digunakan sebagai tempat liburan satu atau dua kali setahun, bahkan ada yang sampai beberapa tahun tidak diperhatikan lagi. Ada juga bangunan yang telah dibangun oleh para orang tua mereka, namun setelah orang tua mereka meninggal dunia anak-anak atau pihak keluarga mereka seakan-akan tidak acuh dengan peninggalan orang tua mereka. Sebahagian besar rumah tersebut setelah ditinggalkan tidak ada yang merawat dan mengurusnya. Kita lihat juga bangunan tersebut sekelilingnya sudah ditumbuhi rumput yang tinggi sehingga bangunan tersebut sudah seakan-akan tenggelam dalam semak belukar. Apalagi jika kita lihat bangunan dengan kondisi semi permanen atau bangunan dari kayu yang sangat rawan akan bahaya kebakaran. Karena dengan modal 1 batang korek api dapat meluluh lantakkan areal berhektar hektar. Ada juga rumah yang ditunggui oleh keluarga yang ditunjuk oleh pemiliknya, namun mereka hanya sekedar menunggui saja, tidak peduli dengan lingkungannya, bahkan kondisi bangunan itu sendiri tidak mereka perdulikan sehingga tidak layak lagi untuk disebut rumah. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Wali Nagari Kotogadang per-akhir 2004 penghuni Kotogadang sebanyak 612 KK yang terdiri dari:

  1. Petani penggarap 110 KK (18%).
  2. Pensiunan 125 KK (4,1%).
  3. Pengrajin perak 21 KK (3,4%)
  4. Pegawai 240 KK (39,2%)
  5. Industri rumah tangga 121 KK 19,77%)
  6. Lain-lain 105 KK (17,16%)

Jumlah rumah yang ada sebanyak 258 rumah.
Yang ditempati 219 rumah (85%).
Yang kosong 39 rumah (15%).

Hal ini kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang cukup ironis, dimana jika suatu saat ada keluarga/kerabat yang ingin bernostalgia dikampung halaman, namun mereka lebih suka memilih menginap di-Hotel di Kota Bukittinggi, sedangkan mereka seolah-olah menjadi wisatawan saja layaknya. Suatu hal yang menyedihkan warga Kotogadang menjadi wisatawan dikampung halamannya sendiri. Dari hasil pantauan kita diperoleh keterangan bahwa mereka lebih suka menginap di-Hotel karena jika mereka harus menginap di-Kotogadang banyak faktor-faktor penghalang yang mereka temui, diantaranya mereka harus membersihkan rumah, menyiapkan sarana untuk tidur, mandi dan makan sendiri, sehingga mereka memilih hal yang praktis dengan menginap di-Hotel.

DASAR DAN TUJUAN.

Berdasarkan uraian diatas, maka pihak pemerintahan Nagari Kotogadang merasa prihatin dengan keadaan yang ditemui dilapangan. Namun untuk mengelola dan mengurus rumah-rumah tinggal tersebut, pemerintah Nagari terkendala dengan masalah dana dan SDM yang akan melaksanakannya. Untuk merealisasikan hal tersebut maka pemerintah Nagari merencanakan akan membentuk suatu Lembaga yang akan mengelolanya berbentuk suatu Badan Usaha Milik Nagari Unit Pengelola Rumah Tinggal (BUMNAG-UPRT) yang akan dikelola secara profesional dan mempunyai badan hukum.

BUMNAG- UPRT bertujuan untuk:

  1. Mengelola dan merawat rumah-rumah tinggal yang ada di-Kotogadang. Dalam hal ini termasuk membersihkan bangunan baik pekarangan maupun bangunannya.
  2. Memeriksa secara berkala kondisi instalasi listrik yang berkemungkinan sudah bocor akibat gigitan tikus, rayap dll.
  3. Jika ada keluarga atau pemilik rumah suatu saat akan pulang kampung, maka BUMNAG-UPRT akan menyiapkan segala akomodasi mereka antara lain:
    1. Perlengkapan untuk menginap.
    2. Makan mulai dari sarapan pagi, makan siang dan makan malam.
    3. Mencuci pakaian kotor.
    4. Membersihkan rumah.
  4. Jika dibutuhkan pihak BUMNAG-UPRT juga dapat mencarikan kendaraan seandainya mereka akan pergi rekreasi mengunjungi obyek-obyek wisata disekitar Sumatera Barat.

Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka untuk kelengkapan lebih lanjut seperti Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab serta Sumber Dana akan diuraikan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.
Usaha ini sejalan dengan rencana untuk mewujudkan Kotogadang sebagai Nagari pusako yaitu:

  1. Tata Ruang Nagari.
  2. Mengembangkan usaha anak Nagari.
  3. Pelestarian/pemeliharaan rumah dan halaman.
  4. Usaha pengelolaan rumah tinggal untuk dipakai oleh anak Nagari.
  5. Membukukan adat istiadat, pakaian adat dan makanan khas Kotogadang.

Untuk itu kami mencoba meminta saran dan pendapat dari warga Kotogadang lainnya apakah usaha ini layak untuk dilaksanakan.

A J St Alamsyah (Suku Koto, A.K DT. Putih)

Konsep Perencanaan Kembali Ke Nagari

I. PEMAHAMAN KEMBALI KE NAGARI

  1. Tema bahasan “Kembali ka Nagari” dalam tulisan ini dipahami sebagai gagasan (original ide) untuk memposisikan nagari dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai daerah yang disebut Daerah Istimewa, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945, jo penjelasannya.
  2. Pasal 18 UUD 1945 menetapkan :
    • Pembahagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,
      dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati :

      • dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan
      • hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
    • Penjelasan pasal 18 UUD 1945 butir II menjelaskan :
      • dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan
        Volksgemeenschappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya.
      • Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
      • Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut dan
      • Segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.
  3. Konsideran UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa UU No.
    5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan
    Pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui dan menghormati hak-hak asal-usul
    daerah yang bersifat istimewa (vide butir 2 di atas).
  4. Nagari di Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki
    kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat setempat
    berdasarkan susunan asli dan hak-hak asal-usul nagari yang diakui oleh sistem Pemerintahan
    Nasional dan berada di daerah Kabupaten (vide UU No. 28 pasal 1 ayat o).Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah ; guna lebih dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

    Daerah Otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum Daerah Otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia (vide pasal 1 (i) UU No. 22/1999).

    Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (vide pasal 7 ayat 1).

    Kewenangan bidang lain, sebagaimana termaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional (vide pasal 7 ayat 2).

  1. Pembentukan Nagari di Sumatera Barat setelah dicabutnya UU No. 5/1999 tentang
    Pemerintahan Desa dan menjadi penyebab terpecahnya sebahagian Nagari menjadi Desa
    sebagai wilayah administrasi, maka pembentukan Nagari merujuk kepada ketentuan Pasal 93 UU No. 22/1999 yang mengatur :

    1. Nagari dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usul nagari atas prakarsa masyarakat Nagari dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
    2. Pembentukan, penghapusan dan / atau penggabungan desa (beberapa desa menjadi nagari) sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
  1. Di Nagari dibentuk Pemerintahan Nagari dan Badan Perwakilan Nagari yang merupakan Pemerintahan Nagari.
    Kewenangan Nagari diatur dalam Pasal 99 UU No. 22/1999 mencakup :

    1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Nagari
    2. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah atau Pemerintah
    3. tugas Perbantuan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100 UU No. 22/1999 mengatur : Tugas Perbantuan dari Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten kepada Nagari disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Dalam penjelasan pasal 100 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Nagari berhak menolak tugas perbantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

  1. “Kembali ke Nagari” dipahami sebagai suatu proses membangun pemikiran, sikap dan tindakan bertitik tolak dari ketentuan undang-undang yang telah diuraikan diatas yang dapat mengantarkan kemandirian Nagari sebagai Daerah Istimewa dengan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan anak nagari sehingga mampu membangun usaha guna memasuki persaingan pasar pada skala lokal, domestik dan regional menuju era global.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

 

  1. Pemahaman kembali ke Nagari sebagai proses membangun pemikiran, sikap dan tindakan secara terencana dengan paradigma baru berangkat dari filosofi otonomi daerah dan nagari sebagai Daerah Istimewa yang berakar pada Rumah Gadang (kaum) sebagai titik sentral lintas kehidupan membangun kecerdasan, hubungan sosial kekerabatan dan kesejahteraan anak kemenakan (anak nagari).
  2. Pemahaman otonomi daerah dan otonomi Nagari sebagai Daerah Istimewa mendorong terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan yang secara implisit mengandung tanggung jawab dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan paradigma dimaksud antara lain terlihat dalam :
    1. Beralihnya tanggung jawab Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Kabupaten (vide psl 7 ayat 1.2 UU No. 22/1999) yang selanjutnya harus diimplementasikan sebagai kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 99.
    2. Konsekuensinya, perencanaan pembangunan sebelum adanya undang-undang tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan sistem sentralisasi (top-down), beralih menjadi sistem perencanaan dari bawah (bottom-up) berdasarkan aspirasi rakyat.
    3. Sistem perencanaan sektoral harus diganti dengan sistem perencanaan holistic (menyeluruh dan terpadu) dalam ruang lingkup Nagari sebagai satu kesatuan msyarakat hukum adat, satu kesatuan wilayah (ulayat) dan kesatuan sistem hukum adat.
    4. Proses pembangunan sebelumnya digerakkan dengan anggaran pembangunan yang sebahagian berasal dari hutang luar negeri melalui Pemerintah Pusat beralih menjadi proses pembangunan yang digerakkan dengan potensi yang ada di nagari dengan menempatkan Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator.
    5. Pada era sebelumnya aktor pembangunan adalah pemerintah, dan rakyat dituntut berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan beralih menjadi peran rakyat sebagai pelaku ekonomi menjadi aktor dalam pembangunan dan menuntut pemerintah berpartisipasi mendukung aktivitas rakyat sebagai pelaku ekonomi, pelaku pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi.
  3. Guna dapat membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Nagari sebagai Daerah Istimewa dalam proses link dan match dengan sistem penyelenggaraan kewenangan dan tanggung jawab Daerah Otonom Kabupaten, perlu digali substansi kewenangan dan tanggung jawab tersebut didukung dengan sistem pendataan yang mampu menjelaskan performen masa lampau, performen saat ini dan prediksi masa depan, serta didukung sistem informasi dengan teknologi digital dan metoda yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat.

 

Wass,

Kotogadang, April 2006

Staf Ahli Walinagari

 

Konsep Pelestarian

Upaya untuk menjaga kesinambungan yang menerima perubahan dan/atau pembangunan.

Bertujuan untuk tetap menjaga identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untukmemenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik.

Perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis,namun perubahan secara alami dan terseleksi.

Pelestarian merupakan pula upaya mengelola perubahan, dan kemudian menciptakan pusaka masa mendatang.

Tujuan Program

Membangun kepedulian banyak pihak dalam pelestarian pusaka

Menjadi acuan perancanaan dan pengelolaan pelestarian secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Menjembatani kolaborasi lintas sektor, bidang ilmu dan keahlian yang diperlukan dalam pelestarian.

Mendorong kemandirian bagi masyarakat untuk mampu mengelola kekayaan alam dan budayanya.

Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan bersejarah dan pendapatan masyarakat.

Sepuluh Prinsip Program Pelestarian (PP) Kawasan Pusaka :

Menyeluruh
Kemandirian (people centered management)
Proses bola salju dan berkelanjutan
Mengakar
Berorientasi pada kegiatan aksi, partisipatori, promosi dan kolaborasi
Inovatif mengolah aset
Bertumpu pada ekonomi lingkungan
Mengelola perubahan
Mementingkan kualitas
Kemitraan publik

REMBUK ANAK NAGARI KOTOGADANG

a. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah memberikan otonomi ke daerah-daerah telah diantisipasi oleh pemerintahan daerah Sumatera Barat dengan mengembalikan kewenangan pelayanan publik di tingkat desa kepada masyarakat berpola komunal – adat, yakni ke sistem pemerintahan terendah nagari. Persandingan kewenangan pelayanan publik sekaligus memiliki otoritas adat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak nagari untuk secara kreatif mengelola sumberdaya alamnya, menuju kemandirian nagari.

Nagari Kotogadang secara strategis mengambil langkah-langkah menuju kemandirian itu, antara lain dengan membangun perencanaan pengelolaan sumberdaya alamnya secara partisipatif melalui berbagai konsultasi publik. Disamping itu berbagai forum informal telah menghadirkan kesadaran baru untuk merevitalisasi sumberdaya yang dimiliki bagi kesejahteraan bersama.

b. Maksud Dan Tujuan

Menginformasikan semua potensi peruntukan lahan yang dimiliki nagari Kotogadang
Menghimpun kesepakatan anak nagari tentang rencana zonasi nagari kotogadang
Menghimpun kesepakatan anak nagari tentang penanaman pohon

c. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu / 16 April 2006
Jam : 10.00 – selesai
Tempat : MDA – kotogadang

Kegiatan ini dihadiri oleh ± 130 Orang (absen terlampir), yang terdiri dari anak nagari, ninik mamak, tokoh masyarakat, perantau dan instansi pemerintah dilingkungan Kabupaten Agam dan Daerah Tingkat I Sumbar.

Dalam kegiatan ini beberapa topik pembicaraan dengan materi :

    1. Hutan Nagari” oleh Drs. Irzal, dengan butir-butir pemikiran sebagai berikut :
      • Hutan merupakan salah satu potensi yang harus dijaga dan dilestarikan.
      • Permohonan izin kemasyarakat untuk “Revitalisasi Hutan Ulayat Nagari”\
    1. “ Kawasan Pusaka” oleh Dr.Ir. Eko Alvares,Z.Msa
      • Menjelaskan kembali hubungan kawasan pusaka nagari kotogadang dan rencana hutan ulayat nagari.
    2. Rencana Zonasi Kawasan Nagari Kotogadang “ oleh Ir. Masril Syukur. Msc I
      • Potensi dan karakteristik nagari kotogadang, dan bagaimana menyajikannya sebagai dasar untuk pergerakan pembangunan nagari ke depan
      • Bagaimana melihatkan potensi yang dimiliki
      • Fungsi hutan dibedakan menjadi 3
    1. “Konsep dan strategi pembangunan hutan ulayat nagari“ Ir. Hamdi Nur. MT
      • Kerangka berpikir menata nagari dan bagaimana menata dengan mengelola zona- zona yang ada, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul
      • Detail batasan hutan untuk Peraturan Nagari (yang akan direvitalisasi)

 

Hasil Kegiatan

    1. Peserta sepakat untuk membuat rencana “Zonasi Kawasan Nagari Kotogadang”
      mengingat bahwa zonasi ini sangat diperlukan untuk menegaskan tata guna lahan hutan ulayat nagari.
    2. Sepakat untuk melakukan penanaman pohon berdasarkan zonasi yang telah disusun
      dan dilakukan dengan mengutamakan daerah-daerah yang terancam bencana.